Sabtu, 27 Oktober 2012

Akreditasi Sekolah

Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah, baik terhadap kinerja maupun kelayakannya, perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan kompeten untuk menentukan kelayakan suatu sekolah dalam rangka penjaminan mutu kepada publik. Penentuan kelayakan suatu sekolah didasarkan atas hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).
Mengingat BAS merupakan lembaga baru, maka diperlukan pedoman yang dapat membantu/memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi sekolah, mulai dari pembentukan BAS sampai penentuan hasil akhir akreditasi sekolah. Oleh karena itu, Buku Pedoman Akreditasi Sekolah ini dirancang untuk membantu pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan akreditasi sekolah.
Buku Pedoman ini disusun dengan mengacu kepada KepMendiknas 087/U/2002 dan Kepmendiknas 039/U/2003. Buku Pedoman ini akan memberikan rambu-rambu tentang pelaksanaan akreditasi sekolah yang meliputi arti, tujuan, manfaat, sistem, pelaksanaan, monitoring dan publikasi, dan organisasi Badan Akreditasi Sekolah.
Arti Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002. Berdasarkan pengertian ini, akreditasi sekolah dapat ditafsirkan sebagai tindakan menilai tingkat kelayakan kinerja setiap sekolah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Jika keadaan sekolah menurut kenyataan memenuhi standar, maka sekolah yang bersangkutan dinyatakan terakreditasi. Sebaliknya, sebuah sekolah dinyatakan tidak terakreditasi jika keadaan sekolah menurut kenyataan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan sekolah yang terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi tiga klasifikasi, yaitu amat baik, baik, dan cukup.
Mengacu pada pengertian akreditasi sekolah tersebut, maka perlu dilakukan dua tindakan. Pertama, menetapkan standar akreditasi sekolah yang akan digunakan sebagai tolok ukur/kriteria. Mengingat sekolah sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu standar dari masing-masing komponen sekolah tersebut. Kedua, menilai kelayakan sekolah melalui tindakan membandingkan masing-masing komponen sekolah menurut kenyataan dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan bagi masing-masing komponen sekolah.
Tujuan Akreditasi sekolah
Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 menyebutkan bahwa akreditasi sekolah bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Tujuan akreditasi tersebut memiliki makna bahwa hasil akreditasi: (1) memberikan gambaran tentang tingkat kinerja sekolah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah, baik kualitas, produktivitas, efektivitas, Efisiensi, dan inovasinya; (2) memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tertentu yang telah dinyatakan terakreditasi menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional, dan (3) memberikan jaminan kepada publik bahwa siswa dilayani oleh sekolah yang benar-benar memenuhi persyaratan standar kualitas nasional.
Manfaat Akreditasi Sekolah
Hasil akreditasi sekolah memiliki manfaat sebagai berikut:
1.        memberikan umpan balik bagi sekolah yang bersangkutan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah;
2.        membantu masyarakat dalam menentukan pilihan sekolah melalui informasi tentang peringkat akreditasi sekolah;
3.        membantu pemetaan kelayakan dan kinerja sekolah secara mikro, meso, dan makro; dan
4.        membantu pengembangan sekolah melalui pemberian informasi tentang posisi sekolah tertentu terhadap sekolah lainnya, posisi dinas pendidikan tertentu terhadap dinas pendidikan lainnya, dan sebagai informasi secara nasional tentang tingkat kinerja pendidikan di Indonesia yang dapat digunakan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara mikro, meso, dan makro.
Secara lebih spesifik hasil akreditasi bermanfaat bagi kelompok-kelompok kepentingan sebagai berikut:
1. Sekolah, bagi sekolah hasil akreditasi memiliki makna yang penting, karena ia dapat digunakan sebagai:
a.      Acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan rencana pengembangan sekolah
b.      Bahan masukan/umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan meningkatkan status jenjang akreditasi sekolah;
c.      Pendorong motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sekolah secara gradual di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan dimungkinkan di tingkat regional dan internasional;
d.      Selain pengakuan sebagai sekolah yang berkualitas, hasil akreditasi juga memberikan manfaat bagi sekolah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
2.    Kepala Sekolah, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah, termasuk kinerja Kepala Sekolah selama periode kepemimpinannya (satu periode adalah 4 tahun). Disamping itu hasil akreditasi juga diperlukan Kepala Sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/RAPBS).
3.    Guru, hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi siswanya. Karena secara moral, guru senang bekerja di sekolah yang diakui sebagai sekolah baik, maka guru selalu berusaha untuk peningkatan diri (profesionalismenya) dan bekerja keras untuk memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan hasil akreditasi.
4.    Masyarakat (orangtua siswa), hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah; sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat/orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat kaitannya dengan pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Sementara itu bagi siswa sendiri akreditasi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi.
5.    Dinas Pendidikan, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Di samping itu hasil akreditasi bagi Dinas Pendidikan juga dapat menjadi bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Dinas.
6.    Pemerintah: bagi pemerintah hasil akreditasi juga sangat bermanfaat, karena diharapkan menjadi:
a.      Bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional;
b.      Sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro;
c.      Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.
E. Ruang Lingkup
Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak- kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
Standar Akreditasi Sekolah
Standar akreditasi sekolah (standar minimum) adalah kriteria tertentu untuk menetapkan komponen-komponen pendidikan pada semua jenjang pendidikan TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK dan SMLB. Setiap sekolah harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh BASNAS. Standar minimum yangi dimaksud bersumber/mengacu pada standar nasional pendidikan. Sekolah yang memenuhi standar minimum akan dinyatakan terakreditasi dan yang tidak memenuhi, dinyatakan tidak terakreditasi. Karena standar yang digunakan untuk mengakreditasi sekolah adalah standar minimum, BASNAS mendorong agar sekolah menentukan standar yang lebih tinggi bagi dirinya dan selalu mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Mengingat standar merupakan sesuatu yang bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan dan tuntutan mutakhir pendidikan, maka pedoman tingkat/derajat standar juga akan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pendidikan di masa depan.
Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan (benchmark) kondisi sekolah dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Mengingat sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan sekolah, maka standar yang dimaksud harus disusun berdasarkan komponen-komponen sekolah.
Standar untuk masing-masing komponen sekolah yang ditetapkan berikut ini didahului oleh uraian singkat sebagai mukadimah yang memberikan rasional standar, menafsirkan maknanya, dan mendefinisikan istilah-istilah. Karena itu mukadimah tersebut harus ditafsirkan sebagai bagian dari standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya bagi sekolah yang ingin mengajukan akreditasi atau reakreditasi diharapkan menyiapkan laporan evaluasi diri yang dibuat berdasarkan mukadimah dan standar yang dimaksud. Laporan evaluasi diri disiapkan berdasarkan Petunjuk Evaluasi Diri, yang diterbitkan secara terpisah dari Buku Pedoman ini. Berturut-turut akan dikemukakan standar untuk masing-masing komponen sekolah.
1. Kurikulum/Proses Belajar Mengajar
a. Pelaksanaan Kurikulum
Standar kurikulum dibuat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa apa yang diajarkan di sekolah benar-benar konsisten dengan prinsip dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam kurikulum nasional. Meskipun sekolah dibolehkan untuk mengembangkan atau melaksanakan kurikulum yang menjadi ciri khas dari sekolah yang bersangkutan, namun kurikulum nasional tetap harus dilaksanakan sepenuhnya. Kekhasan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah merupakan tambahan terhadap kurikulum nasional sehingga tidak mengurangi porsi kurikulum nasional. Selain itu, sekolah juga seharusnya melaksanakan kurikulum muatan lokal sebagai upaya pelestarian dan pengembangan berbagai aspek yang menjadi ciri dan potensi daerah tempat sekolah berada. Semua ini dikemas sehingga silabus yang dikembangkan dan alokasi waktu yang dirumuskan benar-benar menjamin bahwa kurikulum nasional dan muatan lokal terlaksana dengan baik.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Kurikulum adalah "apa" yang harus diajarkan kepada peserta didik agar menguasai kompetensi/kemampuan yang telah ditetapkan. Untuk meyakinkan kepada publik bahwa sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal, maka bukti nyata berupa seperangkat dokumen kurikulum harus dimiliki oleh sekolah, mulai dari standar kompetensi, tujuan, silabus, satuan acara pelajaran, hingga bahan ajar yang siap untuk diajarkan kepada peserta didik. Disamping dokumen kurikulum, sekolah harus menunjukkan kepada publik bahwa kurikulum tersebut dilaksanakan sepenuhnya dengan alokasi waktu yang sesuai ketentuan.
Standar: Sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sekolah berpegang pada dokumen kurikulum lengkap dan silabi yang dikembangkan mengacu kepada dokumen kurikulum tersebut. Sekolah memiliki kalender dan jadwal yang jelas.
b. Proses Belajar Mengajar
Proses belajar mengajar adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal tersebut merupakan rangkaian utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Perencanaan PBM. Perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana tentang materi pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan bagaimana melakukan penilaian. Termasuk dalam perencanaan ini juga adalah memilih media/alat pendidikan, fasilitas, waktu, tempat, harapan-harapan, dan perangkat informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, esensi perencanaan pembelajaran adalah kesiapan segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar.
Pelaksanaan PBM. Proses belajar mengajar adalah kejadian/peristiwa interaksi antara pendidik dan peserta didik yang diharapkan menghasilkan perubahan pada peserta didik, yaitu dari belum mampu menjadi mampu, dari belum terdidik menjadi terdidik, dari belum kompeten menjadi kompeten. Inti dari proses belajar mengajar adalah efektivitasnya. Tingkat efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pendidik dan perilaku peserta didik. Perilaku pendidik yang efektif, antara lain, mengajar dengan jelas, menggunakan variasi metode pengajaran, menggunakan variasi media/alat peraga pendidikan, antusiasme, memberdayakan peserta didik, menggunakan konteks/lingkungan sebagai sarana pembelajaran, menggunakan jenis pertanyaan yang membangkitkan. Sedang perilaku peserta didik, antara lain, motivasi/semangat belajar, keseriusan, perhatian, kerajinan, kedisiplinan, keingintahuan, pencatatan, pertanyaan, senang melakukan latihan soal, dan sikap belajar yang positif.
Untuk mewujudkan tingkat efektivitas yang tinggi dari perilaku pendidik dan pesena didik, perlu dipilih strategi proses belajar mengajar yang menggunakan realita dan jenis pengalaman. Jenis realita bisa asli atau tiruan, dan jenis pengalaman bisa konkret atau abstrak.
Pendekatan proses belajar mengajar agar menekankan pada pembelajaran aktif (cara belajar siswa aktif), pembelajaran reflektif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran kooperatif/kerjasama, dan pembelajaran kontekstual.
Evaluasi PBM. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran. Jadi, fokus evaluasi pembelajaran adalah pada hasil, baik hasil yang berupa proses maupun produk. Informasi hasil pembelajaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika hasil nyata pembelajaran sesuai dengan hasil yang ditetapkan, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika hasil nyata pembelajaran tidak sesuai dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan, maka pembelajaran dikatakan kurang efektif. Pendidik menggunakan berbagai jenis alat evaluasi sesuai karakteristik kompetensi yang harus dicapai oleh siswa.
Standar: Sekolah memiliki bukti bahwa guru-guru melakukan perencanaan yang dibuktikan misalnya dengan dokumen satuan pembelajaran. Sekolah memiliki bukti bahwa guru-guru menggunakan berbagai variasi strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang mampu memberdayakan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekolah memiliki bukti tingkat efektivitas perilaku mengajar guru (kejelasan mengajar, keantusiasan mengajar, dsb.) dan Perilaku belajar siswa (semangat, keseriusan, kerajinan, dsb.) di kelas. Sekolah memiliki bukti-bukti penggunaan variasi alat evaluasi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, sekolah memiliki bukti hasil belajar berdasarkan penggunaan variasi alat evaluasi yang dipakai, dan sekolah memiliki bukti-bukti bahwa hasil evaluasi didokumentasikan dan digunakan untuk perbaikan penagajaran.
2. Administrasi/Manajemen Sekolah
Standar administrasi/manajemen meliputi: (a) perencanaan sekolah, (b) implementasi manajemen sekolah, (c) kepemimpinan sekolah, (d) pengawasan, dan (e) ketatalaksanaan sekolah.
a. Perencanaan Sekolah
Sekolah seharusnya memiliki rencana yang akan dicapai dalam jangka panjang (rencana strategis) yang dijadikan acuan dalam rencana operasional. Dalam rencana ini wawasan masa depan (visi) dijadikan pemandu bagi rumusan misi sekolah. Dengan kata lain, wawasan masa depan atau visi sekolah adalah gambaran masa depan yang dicita-citakan oleh sekolah. Adapun misi sekolah adalah tindakan untuk merealisasikan visi. Visi dan misi dijadikan acuan dalam merumuskan tujuan sekolah, yang merumukan rumusan hasil yang diharapkan oleh sekolah. Kegiatan sekolah idealnya dilakukan berdasarkan atas tujuan sekolah yang dirumuskan secara jelas. Kriteria utama keunggulan sekolah adalah sejauhmana warga sekolah memahami dan menyadari visi, misi dan tujuan sekolah dan sejauhmana tujuan itu dicapai. Tujuan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi sekolah ini selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana operasional yang bersifat lebih rinci dan lebih operasional.
Standar: Sekolah memiliki rencana strategis dengan rumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan dipahami oleh setiap warga sekolah, yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan rencana operasional dan program sekolah. Rencana sekolah secara jelas menggambarkan tentang hasil yang akan dicapai, terutama kompetensi lulusan, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang dipahami oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah (stakeholders), baik oleh warga sekolah maupun masyarakat yang terkait dengan sekolah.
b. Manajemen sekolah
Manajemen sekolah adalah pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti dari manajemen sekolah adalah aspek dan fungsi. Manajemen dipandang sebagai aspek meliputi kurikulum, tenaga/sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Manajemen dipandang sebagai fungsi meliputi pengambilan keputusan, pemformulasian tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi, dan pengendalian.
Dengan pola pemikiran manajemen sekolah yang meliputi aspek dan fungsi seperti tersebut diatas, maka manajemen sekolah meliputi semua fungsi yang diterapkan pada semua aspek sekolah. Artinya, sekolah menerapkan pengambilan keputusan, perumusan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi, dan pengendalian pada semua aspek sekolah yang terdiri dari kurikulum, tenaga/sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat.
Mengingat perubahan terletak pada inisiatif dan komitmen dari para tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah, maka manajemen sekolah yang dimaksud adalah manajemen berpusat pada sekolah atau yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS adalah suatu model manajemen yang bertolak dari kemampuan, kesanggupan, dan kebutuhan sekolah, dan bukannya perintah serta petunjuk dari lapisan birokrasi atasan, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, MBS membolehkan adanya keragaman dalam pengelolaan sekolah yang didasarkan atas kekhasan dan kemandirian sekolah itu sendiri. Dalam MBS, semua kegiatan harus dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah (peningkatan kualitas, produktivitas, efektivitas, efisiensi, relevansi, dan inovasi) dan dilakukan menurut prinsip-prinsip MBS yang antara lain meliputi kemandirian, kemitraan/partisipasi, semangat kebersamaan, tanggungjawab, transparansi/keterbukaan, keluwesan/ fleksibilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Mengingat MBS berprinsip pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pelibatan masyarakat melalui wadah yang disebut Komite Sekolah merupakan upaya yang harus dilakukan oleh sekolah. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besar kecilnya dukungan mereka terhadap sekolah, baik berupa finansial, moral, jasa (pemikiran, keterampilan), dan barang/benda. Mengingat uniknya prinsip-prinsip MBS tersebut, maka diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki sifat-sifat sebagai manajer profesional.
Standar: Manajemen sekolah dilaksanakan menurut aspek dan fungsi manajemen secara utuh. Aspek-aspek manajemen sekolah yang dimaksud meliputi kurikulum, tenaga/sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dibuktikan oleh penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kemandirian, kemitraan/partisipasi, semangat kebersamaan, tanggungjawab, transparansi/ keterbukaan, keluwesan/fleksibilitas, akuntabilitas, dan sustabilitas.
c. Kepemimpinan
Jika manajemen memfokuskan diri pada sekolah sebagai wadah/sistem, kepemimpinan menekankan pada orang sebagai jiwanya. Keduanya, manajemen dan kepemimpinan, diperlukan. Tugas dan fungsi manajer adalah mengelola para pelaksananya dengan sejumlah input manajemen seperti misalnya tugas & fungsi, kebijakan, rencana, program, aturan main, dan pengendalian agar sekolah sebagai wadah/sistem mampu berkembang. Sedang tugas dan fungsi pemimpin adalah memimpin warga sekolah agar posisi mereka sebagai jiwa/nyawa sekolah benar-benar sehat, cerdas, dan dinamis. Jadi, manajemen berurusan dengan sistem/wadah dan kepemimpinan berurusan dengan orang.
Berpangkal dari tugas dan fungsi pemimpin sekolah, maka kepemimpinan sekolah dapat didefinisikan sebagai berikut. Kepemimpinan sekolah adalah kapasitas pemimpin sekolah dalam memahami dan mengembangkan dirinya, menciptakan dan mengartikulasikan (visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi sekolah), meyakini bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, mempengaruhi, memberdayakan, memobilisasi, membimbing, membentuk kultur, memberi contoh, menjaga integritas, berani mengambil resiko sebagai pionir dalam pembaruan (kemauan untuk mengetahui yang belum diketahui, melakukan inovasi dan eksperimentasi agar menemukan cara-cara baru untuk mengerjakan sesuatu), memotivasi, mendudukkan sumberdaya manusia lebih tinggi dari pada sumberdaya-sumberdaya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, perbekalan, dsb.), menghargai orang lain atas kontribusinya, dan bertindak secara proaktif dalam kerangka untuk mencapai tujuan sekolah secara optimal.
Standar: Pimpinan sekolah menerapkan pola kepemimpinan yang bisa diterima oleh seluruh warga sekolah. Pengambilan keputusan diambil secara partisipatif. Pimpinan sekolah bersifat terbuka dan melakukan melakukan pendelegasian tugas dengan baik. Guru-guru berkesempatan untuk mengembangkan karir, kepemimpinan bersifat visioner/transformatif.
d. Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sekolah. Dalam pelaksanaan pengawasan ini terkandung pula fungsi pemantauan yang diarahkan untuk melihat apakah semua kegiatan berjalan lancar dan semua sumber daya dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien. Pengawasan dan monitoring dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perbaikan.
Standar: Ada bukti-bukti yang menujukkan bahwa sekolah melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan secara berkala termasuk pada kegiatan PBM di kelasyang hasilnya digunakan untuk perbaikan.
e. Ketatalaksanaan sekolah
Penyelenggaraan sekolah akan berjalan lancar jika didukung oleh adminsitrasi/ketatalaksanaan yang efisien dan efektif. Sebaliknya, sekolah yang administrasinya kurang efisien dan kurang efektif akan menghambat penyelenggaraan upaya sekolah. Secara umum, administrasi sekolah dapat diartikan sebagai upaya pengaturan dan pendayagunaan seluruh sumberdaya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Adapun sumberdaya sekolah yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dsb.), dengan catatan bahwa sumberdaya selebihnya tidak ada artinya apapun tanpa campur tangan jasa manusia.
Menurut lingkupnya, administrasi sekolah meliputi administrasi hasil belajar, proses belajar mengajar, kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan sekolah-masyarakat. Secara rinci dan jelas, sekolah harus mengadministrasi semua kegiatan pada masing-masing lingkup administrasi tersebut.
Standar: Sekolah memiliki administrasi/ketatalaksanaan sekolah yang rapi, efisien dan efektif pada lingkup proses belajar mengajar, kurikulum, ketenagaan/kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana (perpustakaan, peralatan, perlengkapan, bahan, tata persuratan dan kearsipan, dsb.), keuangan, dan hubungan sekolah-masyarakat. Sekolah memiliki arsip informasi dan data yang mudah diakses sewaktu-waktu oleh warga sekolah maupun pihak lain yang memerlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Organisasi/Kelembagaan
Standar organisasi/kelembagaan mencakup dua hal utama, yaitu organisasi dan regulasi sekolah,
a. Organisasi
Program sekolah akan berjalan lancar, terorganisir, tersatukan, dan terkoordinir secara kdnsisten jika didukung oleh organisasi sekolah yang cepat tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu diorganisasikan secara tersistem sehingga memiliki struktur hirarkis yang terkoordinir secara rapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bersumber pada pengertian tersebut, maka sekolah dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu adanya: (1) filosofi dan tujuan bersama, (2) struktur organisasi yang disertai pembagian kerja (tugas dan fungsi) yang jelas dan menempatkan orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan di bidang kerjanya, (3) hirarki otoritas yang memberikan rantai komando, (4) kewenangan yang disertai tanggungjawab, (5) koordinasi upaya yang dilakukan secara sadar, (6) aturan, prosedur, dan mekanisme kerja yang konsisten untuk menjamin standar kinerja, kepastian, keadilan, dan (7) hubungan struktural dan fungsional yang diatur secara hirarkis.
Pengorganisasian sekolah yang dilakukan secara cermat, yang ditampilkan dalam bentuk struktur organisasi, akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya manusia di sekolah. Selain itu, dengan adanya kejelasan siapa mengerjakan apa dan siapa melapor kepada siapa, struktur organisasi sekolah yang baik akan mampu menerjemahkan strategi kedalam pelaksanaan operasional yang produktif.
Struktur organisasi yang baik akan mampu menampilkan setidaknya tiga hal: (1) mengurangi ketidakpastian internal dan ekstemal sekolah; (2) memampukan sekolah untuk melakukan jenis-jenis kegiatan/aktivitas melalui carcara seperti misalnya spesialisasi, pembagian kerja, dan pendelegasian kewenangan; dan (3) bisa menjaga semua kegiatan sekolah tetap terkoordinasi untuk mencapai tujuan, dan tetap memiliki fokus meskipun dihadapkan pada keanekaragaman situasi.
Standar: Sekolah memiliki struktur organisasi yang dapat menjamin: (1) kelancaran program sekolah, (2) kegiatan sekolah yang terorganisir, tersatukan, dan terkoordinir secara konsisten, (3) kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi warganya, dan (4) akuntabilitas internal dan ekstemal. Secara eksplisit dan jelas, struktur organisasi sekolah memiliki hirarki kewenangan/otoritas, tanggungjawab, rantai komando, pembagian tugas dan fungsi yang jelas, aturan, prosedur kerja, mekanisme kerja, upaya yang terkoordinir, hubungan interaktif, dan alur akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Regulasi Sekolah
Sekolah merupakan satuan dan jenis lembaga pendidikan yang secara legal diakui oleh publik. Sebagai lembaga legal yang diakui oleh publik, sekolah harus memiliki sejumlah dokumen legal dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah yang bersangkutan. Dokumen-dokumen legal dan persyaratan-persyaratan yang dimaksud diperoleh dari pemerintah daerah, antara lain SK pendirian sekolah, status sekolah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Untuk memperoleh dokumen-dokumen legal yang dimaksud, tentunya sekolah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
Sekolah memerlukan lingkungan belajar yang aman, tertib, teratur, dan nyaman sehingga proses belajar dapat berlangsung secara efektif. Untuk mencapai hal itu, sekolah harus diatur dan dioperasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (regulasi sekolah) yang mampu menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian. Regulasi sekolah memiliki dua sifat, yaitu yuridis dan normartif. Regulasi sekolah yang bersifat yuridis diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) sekolah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, manual kerja, dan ketentuan-ketentuan yuridis sekolah adalah contoh regulasi sekolah. Sedang regulasi sekolah yang bersifat normatif diwujudkan dalam bentuk pedoman tatakrama dan tata tertib sekolah. Pelanggar regulasi harus dikenai sanksi yang diatur oleh sekolah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Standar: Sekolah memiliki bukti dokumen-dokumen resmi sebagai lembaga legal untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah memiliki dan menerapkan regulasi sekolah seperti tata tertib dan tata krama, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat normatif. Penegakan regulasi sekolah diterapkan secara adil dan teratur terhadap semua warga sekolah. Pelanggar regulasi harus dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sekolah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sarana dan Prasarana
Sekolah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi tuntutan pedagogik diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan memberdayakan sesuai karakteristik mata pelajaran dan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan psikomotor, kognitif, dan afektif peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, ruang praktek, media pembelajaran, bahan/material, sarana pendidikan jasmani dan olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik dan penyelenggara pendidikan, dan sarana serta prasarana lain sesuai tuntutan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.
Ketersediaan, kesiapan, dan penggunaan sarana dan prasarana merupakan hal esensial bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal esensial lain adalah pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan/ mengoperasikan sarana dan prasarana. Disamping itu, secara periodik, sarana dan prasarana sekolah perlu dievaluasi secara sistematis sesuai dengan tuntutan kurikulum, guru, dan peserta didik. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan prinsip kecukupan, relevansi, dan kualitas serta berpegang pada esensi manajemen berbasis sekolah.
Standar: Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi tujuan sekolah dan tuntutan pedagogik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan memberdayakan sesuai tuntutan karakteristik mata pelajaran, pertumbuhan dan perkembangan psikomotor, kognitif, dan afektif peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, ruang praktek, media pembelajaran, bahan/material, sarana pendidikan jasmani dan olah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik dan penyelenggara pendidikan, dan sarana serta prasarana lain sesuai tuntutan masing-masing mata pelajaran. Sekolah menjamin ketersediaan, kesiapan, dan penggunaan sarana dan prasarana mutakhir, serta cara-cara menggunakannya.
5. Ketenagaan
Ketenagaan sekolah meliputi tenaga pendidik dan tenaga penunjang.
a. Tenaga Pendidik
Tenaga kependidikan sekolah adalah mereka yang berkualiflkasi sebagai pendidik, pengelola, dan tenaga penunjang pendidikan. Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai serta mengembangkan proses pembelajaran. Pengelola sekolah bertugas mengelola dan memimpin tenaga pendidik dan tenaga penunjang di sekolah. Tenaga penunjang sekolah adalah mereka yang bertugas mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah.
Tenaga kependidikan meliputi guru, konselor, kepala sekolah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Secara umum, tenaga kependidikan sekolah bertugas melaksanakan perencanaan, pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, pengelolaan, penilaian, pengawasan, pelayanan teknis dan kepustakaan, penelitian dan pengembangan hal-hal praktis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Tenaga kependidikan merupakan jiwa sekolah dan sekolah hanyalah merupakan wadahnya. Karena itu, tenaga kependidikan merupakan kunci bagi suksesnya pengembangan sekolah.
Mengingat pentingnya peran tenaga kependidikan bagi pengembangan sekolah, maka sekolah harus: (1) memiliki tenaga kependidikan yang cukup/memadai jumlahnya; (2) memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditugaskan; (3) memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, dalam arti kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan sesuai dengan bidang kerja yang ditugaskan; dan (4) memiliki kesanggupan kerja yang tinggi.
Setiap tenaga kependidikan berkewajiban: (1) menjaga nama baik pribadi lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; (2) melaksanakan tugas kependidikan yang menjadi tanggungjawabnya; dan (3) meningkatkan kemampuan profesional yang meliputi kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan interaksi sosial baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Berkaitan dengan butir terakhir ini, sekolah harus memberikan kondisi dan layanan bagi pengernbangan tenaga kependidikan. Sebagai konsekwensi dari kewajiban yang dipikul, maka tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum, pembinaan karir, penghasilan yang layak, penghargaan yang sesuai, dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya sekolah untuk menunjang kelancaran tugasnya.
Standar: Sekolah memiliki tenaga kependidikan yang jumlahnya cukup/memadai yang ditunjukkan oleh kelayakan rasio guru-siswa (khusus pendidik). Kualifikasi minimum untuk pendidik pada tingkat pendidikan prasekolah adalah lulusan D2 dan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah lulusan sarjana kependidikan atau lulusan sarjana non-kependidikan ditambah sertifikat akta mengajar dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidik pada pendidikan menengah kejuruan harus memiliki pengalaman industri selama dua tahun. Sekolah memiliki pendidik yang spesialisasinya relevan dengan matapelajaran yang diajarkan. Sekolah memberi kondisi dan layanan esensial bagi pengembangan tenaga kependidikan dan bagi peningkatan kinerja mereka. Sekolah memiliki kepala sekolah yang kompeten/tangguh di bidang manajemen, kepemimpinan, humanisms, sosial, dan teknis.
b. Tenaga Penunjang
Sekolah selain memerlukan tenaga pendidik juga memerlukan tenaga penunjang, yang meliputi tenaga administratif, laboran, dan pustakawan yang kompeten. Tenaga penunjang yang dimiliki sekolah seharusnya memiliki kualifikasi yang sesuai atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pelatihan dalam bidang-bidang terkait. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga penunjang harus bisa bekerjasama dengan tenaga pendidik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Jumlah tenaga penunjang yang tersedia disekolah memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif sehingga dalam menjalankan misi sekolah dapat lebih efektif. Terhadap tenaga penujuang ini sekolah melaksanakan pembinaan karir dengan baik.
Standar: Sekolah memiliki tenaga penunjang yang kompeten untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah menilai kinerja tenaga penujang yang unsur-unsurnya harus terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.


6. Pembiayaan/Pendanaan
Sekolah menyediakan dana yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Artinya, sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam mengimpun dana, sekolah perlu memperhatikan semua potensi sumberdana yang ada seperti misalnya subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat/orangtua siswa, hibah, dan sumbangan perusahaan. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dana pendidikan di sekolah dialokasikan berdasarkan prinsip keadilan (equity/fairness) dan pemerataan (equality) yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah.
Standar: Sekolah menyediakan dana pendidikan yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Sekolah menghimpun dana dari potensi sumber dana yang bervariasi. Sekolah mengelola dana pendidikan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dalam mengalokasikan dana pendidikan, sekolah berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan. Pengelolaan dana sekolah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
7. Peserta Didik
Standar peserta didik mencakup: (a) penerimaan siswa baru dan pengembangan/pembinaan siswa dan (b) keluaran (output dan outcome).
a. Penerimaan Siswa Baru dan Pengembangan Siswa
Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam lingkup sekolah, peserta didik adalah siswa. Siswa merupakan salah satu input yang sangat determinan bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Kesadaran akan hal perlu karena prestasi belajar siswa pada dasarnya merupakan upaya kolektif antara siswa dan guru.
Pada tataran input, setidaknya ada enam hal yang harus diperhatikan oleh sekolah yaitu seleksi siswa baru, penyiapan belajar siswa, pembinaan/ pengembangan, pembimbingan, pemberian kesempatan, dan evaluasi hasil belajar siswa. Seleksi siswa dimaksudkan untuk mendapatkan calon siswa baru yang memenuhi persyaratan baik akademis maupun non akademis yang diperlukan untuk sukses belajar. Penyiapan belajar siswa, baik mental maupun pisik, merupakan salah satu faktor dominan yang sangat berpengaruh pada kualitas proses pembelajaran. Makin tinggi tingkat kesiapan siswa, makin tinggi pula kualitas pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan siswa, seperti misalnya, intelektual, spiritual, emosi, dan rasa merupakan tugas penting sekolah. Pemberian kesempatan kepada siswa dalam berbagai upaya sekolah seperti misalnya pengembangan kepemimpinan siswa, pengembangan kurikulum, pengambilan keputusan, dan perencanaan rekreasi, adalah merupakan contoh pemberian kesempatan kepada siswa. Yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan peserta didik adalah evaluasi belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan siswa. Tanpa evaluasi, sulit untuk menyatakann tingkat kemajuan prestasi belajar siswa.
Standar: Penerimaan siswa baru didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan dan dipublikasikan. Siswa memiliki tingkat kesiapan belajar yang memadai, baik mental maupun fisik. Sekolah memiliki program yang jelas tentang pembinaan, pengembangan, dan pembimbingan siswa. Sekolah memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berperanserta dalam penyelenggaraan program sekolah. Sekolah melakukan evaluasi belajar yang memenuhi persyaratan evaluasi.
b. Keluaran
Keluaran sekolah mencakup output dan outcome. Output sekolah adalah hasil belajar yang merefleksikan seberapa baik peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran. Idealnya, hasil belajar harus mengekspresikan tiga unsur kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertama, kemampuan kognitif tidaklah semata-mata mengukur prestasi belajar berupa NUAN saja, akan tetapi harus juga mengukur kemampuan berpikir ganda, seperti misalnya berpikir deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, nalar, eksploratif, diskoveri, lateral, dan berpikir sistem. Kedua, hasil belajar harus juga mengukur kemampuan afektif, yang pada dasarnya adalah mengukur kualitas batiniyah/karakter manusia, seperti misalnya iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kasih sayang, kejujuran, kesopanan, toleransi, tanggungjawab, keberanian moral, komitmen, disiplin diri, dan estetika. Ketiga, hasil belajar harus juga mengukur psikomotor, yang meliputi keterampilan olahraga (atletik, sepakbola, badminton, dsb.), kesehatan (daya tahan, bebas penyakit), dan kesenian (musik, visual, teater, dan kriya). Oleh karena itu, tidaklah cukup jika hasil belajar hanya diukur dengan hasil tes berupa NUAN.
Mengingat hasil belajar merupakan peleburan ketiga unsur kemampuan tersebut yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, maka hasil belajar dapat dikelompokkan kembali menjadi prestasi akademik, prestasi non-akademik, angka mengulang, dan angka putus sekolah. Prestasi akademik meliputi, misalnya, NEM, cara berpikir, lomba karya ilmiah remaja, lomba Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris. Prestasi non-akademik meliputi, antara lain, karakter/kualitas pribadi, prestasi olah raga, prestasi kesenian, dan prestasi kepramukaan.
Berpangkal pada pengelompokan hasil belajar tersebut, maka model penilaian yang digunakan tidak lagi semata-mata tes tertulis (kertas dan pensil), akan tetapi menggunakan model evaluasi terpadu, yang terdiri dari tes tertulis, tes kinerja, tugas-tugas, portofolio, dan proyek-proyek akademis/non-akademis yang dilakukan secara kerja kelompok. Model evaluasi seperti ini akan lebih valid, reliabel, obyektif, dan otentik untuk mengukur hasil belajar peserta didik.
Outcome adalah dampak jangka panjang dari output/hasil belajar, baik dampak bagi tamatan maupun bagi masyarakat. Idealnya, hasil belajar selalu terkait erat dengan outcome. Artinya, jika hasil belajar bagus, dampaknya juga akan bagus. Dalam kenyataan tidak selalu demikian karena outcome dipengaruhi oleh banyak faktor diluar hasil belajar. Outcome memiliki dua dimensi, yaitu: (1) kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja, dan (2) pengembangan diri alumni. Sekolah yang baik memberikan banyak kesempatan/akses kepada alumninya untuk meneruskan pendidikan berikutnya dan kesempatan/akses untuk memilih pekerjaan. Sekolah yang baik juga membekali kecakapan alumninya untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pertumbuhan intelektualitas yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah.
Pada dasarnya, sekolah yang baik memiliki kepedulian terhadap nasib alumninya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk studi penelusuran, yang esensinya adalah pelacakan terhadap alumninya. Studi penelusuran ini memiliki manfaat ganda yaitu, selain peduli terhadap alumninya, juga untuk mencari umpan balik bagi perbaikan program-program di sekolahnya sehingga mutu, relevansi, dan akses dapat ditingkatkan. Inilah fokus pendidikan yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh sekolah.
Standar: Sekolah menghasilkan output/hasil belajar yang memadai dalam prestasi akademik dan prestasi non-akademik (olah raga, kesenian, keagamaan, keterampilan kejuruan, dsb.). Sekolah menggunakan alat evaluasi yang relevan untuk mengukur hasil belajar ganda (prestasi akademik dan prestasi non-akademik), yang dibuktikan oleh tingkat validitas, reliabilitas, obyektivitas, dan otentisitas yang tinggi. Angka mengulang kelas dan angka putus sekolah relatif kecil. Selain itu, sekolah melakukan studi penelusuran alumni secara berkala untuk mengetahui status mereka, baik kesempatan melanjutkan pendidikan, kesempatan kerja, dan pengembangan diri alumni. Hasil studi penelusuran digunakan untuk memperbaiki program-program sekolah dan didokumentasikan secara rapi agar mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan.
8. Peranserta Masyarakat
Idealnya, pendidikan mengajarkan siswa tentang kecakapan yang diperlukan untuk menjalani hidup dan kehidupan di masyarakat tingkat lokal, nasional, internasional. Oleh karena itu, apa yang dididikkan di sekolah idealnya harus relevan dengan tuntutan-tuntutan nilai luhur dan harapan-harapan masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan juga harus mampu mengubah masyarakat di sekitarnya. Jadi, hubungan simbiosis antara sekolah-masyarakat merupakan keniscayaan.
Disamping itu, sekolah akan tumbuh subur jika mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya. Dukungan-dukungan dari masyarakat, baik berupa finansial, moral, informasi, jasa (pemikiran, ide-ide, idealisme, keterampilan), maupun berupa barang, sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.
Selanjutnya, konsekwensi logis dari otonomi pendidikan sangat jelas, yaitu pendidikan tidak lagi semata-mata merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak lagi semata-mata dimonopoli dan berbasis pemerintah (swadaya pemerintah), akan tetapi juga berbasis masyarakat. Bahkan ada kecenderungan bahwa pendidikan masa depan adalah pendidikan berbasis masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang diarahkan, dimiliki, dan didukung oleh masyarakat sekitar yang dilayani oleh institusi pendidikan (sekolah). Jadi, masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik sebagai mitra sekolah, sebagai penasehat, sebagai pendukung, dan sebagai pengontrol pendidikan di sekolah. Jika demikian, maka sekolah akan dipandang sebagai sekolah masyarakat dan bukannya sebagai sekolah pemerintah yang berada di masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki identitas dan kepentingan berbeda-beda, misalnya kelompok-kelompok: orangtua siswa, organisasi profesi, organisasi buruh, organisai pengusaha, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dokter, petani, yayasan, dan sebagainya. Dengan demikian, hubungan sekolah-masyarakat bukan lagi sekadar penting, tetapi sudah merupakan keharusan.
Dalam kerangka itulah, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Esensi kelembagaan ini adalah bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan (advisor), pendukung (supporter), penghubung (mediator), dan pengontrol (controller). Oleh karena itu, lembaga ini harus diberdayakan.
Standar: Peranserta masyarakat meliputi partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah-masyarakat, baik menyangkut substansi maupun strategi pelaksanaanya, ditulis dan dipublikasikan secara eksplisit dan jelas. Sekolah melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pendidikan di sekolah melalui strategi-strategi sebagai berikut: (1) memberdayakan melalui berbagai media komunikasi (media tertulis, pertemuan, kontak langsung secara individual, dsb.); (2) menciptakan dan melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama; (3) mengupayakan jaminan komitmen sekolah masyarakat melalui kontrak sosial; dan (3) mengembangkan model-model partisipasi masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat.
9. Lingkungan/Kultur Sekolah
Standar lingkungan/kultur sekolah mencakup dua hal utama, yaitu konteks sekolah dan kultur sekolah.
a. Konteks Sekolah
Sekolah berada dalam lingkungan/konteks yang dinamis. Konteks adalah eksternalitas sekolah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan sekolah dan karenanya harus diinternalisasikan ke dalam penyelenggaraan sekolah. Sekolah yang mampu menginternalisasikan konteks ke dalam penyelenggaraan sekolah akan membuat sekolah sebagai bagian dari konteks dan bukannya terisolasi darinya. Konteks yang umumnya terdiri dari: tuntutan pengembangan diri dan peluang masa depan tamatan, dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan, kebijakan pendidikan, landasan hukum, kemajuan ipteks, nilai dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, tuntutan otonomi, dan tuntutan globalisasi, harus diinternalisasikan ke dalam penyelenggaraan sekolah.
Standar: Sekolah bersikap responsif, tanggap, dan peka terhadap dinamika konteks dan secara jelas menginternalisasikannya ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan sekolah.
b. Kultur Sekolah
Kultur/budaya sekolah adalah karakter atau pandangan hidup (a way of life) sekolah yang merefleksikan keyakinan, nilai, norma, simbol, dan tradisi/kebiasaan yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh warga sekolah. Budaya sekolah merupakan peleburan unsur-unsur aset kualitas batiniyah (akal, emosi, rasa, spirit) yang kemudian diekspresikan dalam bentuk sikap dan perbuatan lahiriyah. Hasil-hasil penelitian menyimpulkan bahwa budaya sekolah sangat berpengaruh terhadap efektivitas sekolah. Artinya, makin kondusif budaya sekolah, makin efektif sekolahnya.
Kultur sekolah yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas sekolah antara lain: berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu warga sekolah, keadilan, kepastian, budaya korporasi atau kebiasaan bekerja secara kolaboratif/kolektif, kebiasaan menjadi masyarakat belajar, wawasan masa depan (visi) yang sama, perencanaan bersama, kolegialitas, tenaga kependidikan sebagai pebelajar, budaya masyarakat belajar, pemberdayaan bersama, dan kepemimpinan transformatif dan partisipatif.
Standar: Sekolah menumbuhkan dan mengembangkan budaya/kultur yang kondusif bagi peningkatan efektivitas proses pendidikan di sekolah pada umumnya dan efektivitas pembelajaran pada khususnya, yang dibuktikan oleh penerapan setiap sub budaya sekolah sebagaimana ditulis pada mukadimah.
B. Kerangka Instrumen Akreditasi Sekolah
Instrumen akreditasi disusun berdasarkan standar akreditasi sekolah yang telah ditetapkan. Artinya, penyusunan instrumen akreditasi sekolah harus bersumber pada standar akreditasi sekolah. Standar akreditasi sekolah yang dimaksud meliputi rumusan standar dan mukadimahnya dari setiap standar yang ditulis. Secara umum, kerangka instrumen akreditasi sekolah dikelompokkan ke dalam dimensi sebagai berikut.
1. Kurikulum/proses belajar mengajar
2. Administrasi/manajemen sekolah
3. Organisasi/kelembagaan sekolah
4. Sarana dan prasarana
5. Ketenagaan
6. Pembiayaan
7. Peserta didik/siswa
8. Peranserta masyarakat
9. Lingkungan/kultur sekolah
Masing-masing dimensi sekolah tersebut kemudian dibuat aspek, indikator, dan deskriptornya secara rinci sebagai kerangka dalam penyusunan instrumen akreditasi sekolah.
C. Penentuan Peringkat Akreditasi Sekolah
Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut:
a. A (AmatBaik)
b. B (Baik)
c. C (Cukup)
Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C, dinyatakan tidak terakreditasi.
Selanjutnya, beberapa ketentuan berikut perlu diperhatikan oleh sekolah:
1. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
2. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.
3. Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
4. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
5. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
D. Siklus Akreditasi Sekolah
Secara umum, siklus akreditasi sekolah adalah sebagai berikut.
Pertama, Sekolah mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada BAS yang bersangkutan. Menindaklanjuti permohonan tersebut, BAS Propinsi mengirim instrumen evaluasi diri.
Kedua, sekolah melakukan evaluasi diri. Petunjuk Teknis Evaluasi Diri diperoleh dari BAS Propinsi (untuk TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB) dan BAS Kabupaten/Kota (untuk TK, SD, dan SMP). Evaluasi diri dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui profil sekolah yang sebenarnya dengan menggunakan rambu-rambu atau Petunjuk Teknis Evaluasi Diri yang disusun oleh BAS Nasional. Evaluasi diri dilakukan oleh sekolah sendiri. Mengingat hasil evaluasi diri harus menggambarkan profil sekolah yang sebenarnya, proses evaluasi diri harus dilakukan menurut prinsip-prinsip dasar seperti yang berlaku pada prinsip-prinsip dasar akreditasi sekolah. Hasil evaluasi diri juga harus menggambarkan kenyataan yang ada di sekolah.
Ketiga, berdasarkan hasil evaluasi diri, sekolah melakukan perbaikan sendiri secara internal. Perbaikan dilakukan atas dasar hasil evaluasi diri yang dilakukan terhadap keseluruhan komponen sekolah. Tegasnya, berdasarkan hasil evaluasi diri, komponen-komponen yang rendah skornya perlu segera dilakukan perbaikan.
Keempat, sekolah mengajukan akreditasi kepada BAS Provinsi (untuk SLB, SMA, dan SMK) dan BAS Kabupaten/Kota (untuk TK, SD, dan SMP) dilampiri hasil evaluasi diri yang telah diupayakan perbaikannya. Setelah dilakukan evaluasi diri dan berbagai kekurangan, kelemahan, dan ancaman telah diupayakan pemecahannya, sekolah dapat mengajukan akreditasi. Dalam pengajuan akreditasi, seyogyanya sekolah merasa yakin bahwa sekolahnya memang layak diusulkan untuk diakreditasi. 
Kelima, BAS Provinsi/Kabupaten/Kota mempelajari usulan akreditasi sekolah untuk menentukan apakah perlu dilakukan visitasi atau tidak. Jika hasil evaluasi diri layak, maka BAS Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan visitasi kesekolah untuk memferifikasi hasil evaluasi diri. Sebaliknya, jika hasilnya tidak layak, BAS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memutuskan untuk tidak melakukan visitasi dan berkas usulan akreditasi dikembalikan ke sekolah untuk diperbaiki. Hasil perbaikan dapat digunakan untuk mengajukan kembali usulan akreditasi.
Keenam, jika visitasi dilakukan, hasil visitasi digunakan untuk membuat keputusan tentang peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan, disertai hasil temuan, dan disertai pula saran-saran perbaikan dan pengembangan/pembinaan.
PELAKSANAAN AKREDITASI
A. Persyaratan Sekolah yang Diakreditasi
Sekolah yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah
2. memiliki siswa pada semua tingkatan kelas
3. memiliki sarana dan prasarana pendidikan
4. memiliki tenaga kependidikan
5. melaksanakan kurikulum nasional
6. telah menamatkan peserta didik
B. Prosedur dan Mekanisme Akreditasi
Akreditasi dilakukan oleh BAS melalui penilaian kinerja sekolah. BAS menunjuk tim asesor untuk melakukan penilaian terhadap sekolah, yaitu membandingkan kondisi nyata di sekolah dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan terhadap data, informasi, dan kenyataan di lapangan yang dimiliki oleh sekolah. Data dan informasi yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif diperoleh dari sekolah melalui respon yang disusun berdasarkan instrumen akreditasi yang diturunkan dari standar akreditasi, berupa pedoman penyusunan evaluasi diri sekolah. Sekolah berkewajiban menyampaikan data dan informasi secara benar dan jujur sesuai kenyataan di lapangan.
Akreditasi dilakukan terhadap permohonan oleh sekolah kepada BAS dengan melampirkan dokumen hasil evaluasi diri sekolah. Jadi hasil evaluasi diri sekolah merupakan prasyarat wajib yang harus dikirim ke BAS sebelum dilakukan akreditasi sekolah oleh tim asesor.
Secara umum, evaluasi diri adalah penilaian terhadap sekolah sendiri yang dilakukan sendiri oleh sekolah yang bersangkutan yang pelaksanaannya dapat menggunakan para ahli sejawat dari luar sekolahnya. Komponen, format, prosedur, dan cara-cara melakukan evaluasi diri dapat diminta dari BAS yang bersangkutan.
Akreditasi sekolah untuk SLB, SMA, dan SMK dilakukan oleh BAS Provinsi. Akreditasi sekolah untuk TK, SD, dan SMP dilakukan oleh BAS Kabupaten/Kota. Baik akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAS Provinsi maupun oleh BAS Kabupaten/Kota, prosedur dan mekanisme kerjanya dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Sekolah mengajukan permohonan akreditasi kepada BAS Propinsi untuk jenjang SLB, SMA, dan SMK atau kepada BAS Kabupaten/Kota untuk jenjang TK, SD, atau SMP.
2. Sekolah melakukan evaluasi diri berdasarkan instrumen yang dibuat oleh BAS dengan mengisi/merespon instrumen evaluasi tersebut secara benar, jujur, dan lengkap sesuai dengan kenyataan di lapangan (sekolah yang diakreditasi).
3. Sekolah mengembalikan hasil evaluasi diri kepada BAS yang disertai surat permohonan untuk diakreditasi. Jadi hasil evaluasi diri merupakan prasyarat wajib yang harus dikirimkan ke BAS sebelum akreditasi sekolah dilakukan.
4. Hasil evaluasi diri oleh sekolah diperiksa oleh tim asesor (desk work). Berdasarkan hasil penilaian terhadap evaluasi diri sekolah, tim asesor memberikan rekomendasi kepada BAS untuk melakukan visitasi atau tidak. Jadi keputusan melakukan atau tidak melakukan visitasi ke sekolah sangat tergantung dari penilaian oleh tim asesor terhadap evaluasi diri sekolah. Jika menurut penilaian BAS bahwa hasil evaluasi diri tidak layak, maka BAS dapat memutuskan untuk tidak melakukan visitasi ke sekolah.
5. Jika hasil evaluasi diri layak, maka BAS mengirim tim asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah. Esensi visitasi ke sekolah adalah untuk melakukan cek-recek/validasi/verifikasi terhadap dokumen hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah dengan kenyataan di lapangan yang dimiliki oleh sekolah.
6. Berdasarkan dokumen evaluasi diri dan visitasi ke sekolah yang dilakukan oleh tim asesor, maka penilaian akhir oleh tim asesor dilakukan disertai berita acara visitasi. Hasil penilaian akhir oleh tim asesor juga disertai saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah yang diakreditasi.
7. Nilai akhir dan peringkat akreditasi ditetapkan melalui sidang pleno BAS Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan nilai akhir dan peringkat juga disertai saran-saran tindak lanjut (pembinaan, pengembangan, maupun peningkatan kinerja sekolah).
8. Berdasarkan butir (7), BAS Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan sertifikat tentang status (terakreditasi/tak terakreditasi) dan peringkat akreditasi sekolah sesuai dengan kewenangannya menggunakan format yang dikeluarkan oleh BAS Nasional.
C. Tim Asesor
Tim asesor yang melakukan visitasi ke sekolah harus profesional dan cukup jumlahnya. Untuk itu, berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penunjukan tim asesor.
1. Asesor ditunjuk oleh Ketua BAS berdasarkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. Usia maksimal 60 tahun;
b. memiliki kemampuan dan integritas diri serta komitmen untuk melaksanakan tugasnya;
c. berpengalaman minimal 5 tahun dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan;
d. memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya D3/sarjana muda bagi anggota tim asesor jenjang TK dan SD, dan minimal S1/sarjana atau yang sederajat untuk jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB;
e. memahami dan menguasai konsep serta prinsip-prinsip dasar pelaksanaan akreditasi sekolah termasuk mekanisme pelaksanaan visitasi;
f. memiliki kemampuan untuk menggali bergagai data dan informasi yang akurat dan komprehensif dalam menggambarkan kelayakan dan kinerja sekolah;
g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan akreditasi sekolah dan berhasil memperoleh sertifikat yang dikeluarkan BAS;
2. Tim Asesor melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
MONITORING DAN PUBLIKASI
A. Pemeriksaan terhadap Proses dan Hasil Akreditasi
Untuk mengetahui apakah proses akreditasi dilakukan menurut prinsip-prinsip dasar akreditasi dan apakah hasil akreditasi sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah, sewaktu-waktu perlu dilakukan pemeriksaan melalui sampling ke sejumlah sekolah di propinsi/kabupaten/kota tertentu. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui derajat ketelitian dan keakuratan terhadap prosedur dan/atau hasil akreditasi. Kesalahan terhadap prosedur dan/atau hasil akreditasi bisa terjadi karena kesengajaan atau kekhilafan asesor.
Untuk kepentingan tersebut, BAS-Nasional dapat menunjuk komisi yang berasal dari asesor BAS-Nasional atau komisi independen yang berasal dari sumber lain, seperti misalnya asosiasi profesi, pakar, praktisi, dan sebagainya yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi secara sampling ke sejumlah sekolah di kabupaten/kota tertentu.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara sampling dapat digunakan untuk meluruskan praktik-praktik akreditasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi asesor yang menyalahi prosedur dan ketentuan-ketentuan akreditasi yang berlaku dan melanggar kode etik sebagai asesor, harus diberi sanksi, yaitu diberhentikan sebagai asesor.
B. Pengajuan Banding
Dalam kenyataan mungkin saja terjadi bahwa keputusan tim asesor tentang proses akreditasi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan/atau hasil akreditasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah tersebut. Jika sekolah merasa keberatan terhadap keputusan tersebut, maka sekolah yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan dan permohonan banding yang diajukan kepada BAS Kabupaten/Kota (TK, SD, SMP) dan BAS Provinsi (SLB, SMA, SMK). Sekolah dapat meminta klarifikasi tentang proses dan/atau hasil akreditasi tersebut melalui re-evaluasi akreditasi sekolah. Jika pengajuan banding tidak dapat dipecahkan/diselesaikan pada BAS Kabupaten/Kota (TK, SD, SMP) dan di BAS Provinsi (SLB. SMA, dan SMK), sekolah dapat mengajukan banding ke BAS-Nasional. BAS-Nasional kemudian dapat menugaskan Tim yang ditunjuk untuk melakukan klarifikasi proses dan hasil akreditasi ke sekolah.
Pengajuan banding dilakukan melalui surat permohonan paling lambat tiga bulan, setelah keputusan akreditasi diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam surat permohonan banding tersebut, sekolah yang bersangkutan menunjukkan dan menjelaskan butir-butir yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan/atau kenyataan yang ada di sekolah tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dijamin kredibilitasnya.
Berdasarkan surat pengajuan banding tersebut, maka Badan Akreditasi Sekolah Nasional membentuk komisi yang diberi tugas untuk mengkaji dan melakukan re-evaluasi pengajuan banding tersebut. Anggota komisi ditunjuk oleh BAS-Nasional yang beranggotakan 3 orang untuk melaksanakan re-evaluasi ke sekolah yang bersangkutan. Hasil evaluasi diserahkan ke BAS-Nasional dan ke sekolah yang bersangkutan paling lambat 1 bulan setelah dilakukan penilaian kembali (re-evaluasi). Hasil re-evaluasi merupakan hasil final yang tidak dapat digugat oleh sekolah dan BAS-Nasional.
C. Data Base dan Publikasi Hasil Akreditasi
BAS-Nasional mengembangkan dan mengelola data base hasil akreditasi setiap sekolah. Data base hasil akreditasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan setiap sekolah dan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Data base harus dapat diakses oleh publik sewaktu-waktu melalui internet.
Hasil akreditasi diterbitkan melalui internet dan buku yang khusus memuat hasil akreditasi seluruh sekolah di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan secara berkala (setiap tahun) yang berisi hasil akreditasi seluruh sekolah di Indonesia pada tahun tersebut dan memaparkan pemeringkatannya.
BADAN AKREDITASI SEKOLAH
A. Nama
Akreditasi sekolah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang disingkat (BAS). BAS bertugas melakukan penilaian kinerja sekolah. BAS terdiri BAS-Nasional, BAS Provinsi, dan BAS Kabupaten/Kota.
B. Kedudukan dan Sifat
BAS-Nasional berkedudukan di Ibukota DKI Jakarta, BAS Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan BAS Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. BAS merupakan badan non struktural yang bersifat independen, bersifat mandiri dan profesional.
C. Keanggotaan
Anggota BAS-Nasional, BAS Provinsi, BAS Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah dan atau pemerintah daerah, praktisi sekolah, pakar pendidikan, lembaga swadaya masyarakat peduli pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan asosiasi profesi pendidikan. Jumlah anggota BAS disesuaikan dengan keperluan. Masa jabatan keanggotaan BAS dalam satu periode selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali periode berikutnya.
D. Tugas dan Fungsi BAS
1. BAS-NasionaI
a. BAS-Nasional mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi sekolah.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a) BAS-Nasional mempunyai fungsi:
1) perumusan kebijakan dan penetapan perangkat akreditasi sekolah;
2) pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perangkat akreditasi sekolah;
3) pelaksanaan pemberdayaan atau pembinaan kepada BAS Propinsi/Kabupaten /Kota tentang pelaksanaan akreditasi;
4) pendelegasian kewenangan melaksanakan akreditasi atas nama BAS Nasional terhadap sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari lingkup tugasnya;
5) penetapan dan penggandaan form atau blanko sertifikat asesor dan blanko sertifikat hasil akreditasi yang akan digunakan oleh BAS dalam mensertifikasi sekolah;
6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah;
7) pemberian rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
8) pelaporan hasil akreditasi sekolah secara nasional;
9) pelaksanaan ketatausahaan BAS Nasional;
10) pembangunan basis data dan sosialisasi pemanfaatannya.
2. BAS Provinsi
a. BAS Provinsi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi SLB, SMA, dan SMK.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a), BAS Provinsi mempunyai fungsi:
1) pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi SLB, SMA, dan SMK;
2) pelaksanaan akreditasi SLB, SMA, dan SMK;
3) penindaklanjuti hasil akreditasi SLB, SMA dan SMK;
4) penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi SLB, SMA, dan SMK;
5) pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Provinsi;
6) pelaksanaan ketatausahaan BAS Provinsi;
7) pemanfaatan basis data untuk kepentingan tugas pembinaan sekolah pasca akreditasi;
3. BAS Kabupaten/Kota
a. BAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi TK, SD, DAN SMP.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a), BAS Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
1). pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi TK, SD, dan SMP;
2). pelaksanaan akreditasi TK, SD, dan SMP;
3). penindaklanjuti hasil akreditasi TK, SD, dan SMP;
4). penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat, dan publikasi hasil akreditasi TK,SD, dan SMP;
5). pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Kabupaten/Kota;
6). pelaksanaan ketatausahaan BAS kabupaten/Kota;
7). pemanfaatan basis data untuk kepentingan tugas pembinaan sekolah pasca akreditasi.

4. Tim Asesor
Dalam melaksanakan akreditasi sekolah, BAS Provinsi dan BAS Kabupaten/Kota. Mengangkat tim asesor yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
E. Susunan Organisasi
1. Agar BAS dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebut sebelumnya, maka susunan organisasi BAS Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota
b. sekretaris merangkap anggota
c. anggota, yang jumlahnya sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keperluan serta berjumlah gasal
2. Ketua dan Sekretaris BAS dipilih oleh dan dari anggota.
3. BAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
F. Tata Hubungan
Tata hubungan antara BAS-Nasional, BAS Provinsi, dan BAS Kabupaten/Kota maupun antara BAS dengan pemerintah pusat dan daerah bersifat koordinatif.
G. Pembentukan Badan Akreditasi
1. Tata Cara Pembentukan
Pembentukan BAS-Nasional, BAS Provinsi, dan BAS Kabupaten/Kota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh masing-masing Departemen Pendidikan Nasional, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Panitia persiapan berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari praktisi pendidikan, pakar pendidikan, asosiasi profesi pendidikan, birokrat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat peduli pendidikan, dan yayasan penyelenggara pendidikan.
Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan BAS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan BAS, terutama tentang pentingnya pembentukan BAS dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pembentukan BAS.
b. Menyusun kriteria / persyaratan untuk menjadi anggota BAS dan menjaring calon anggota melalui forum terbuka / media masa / cara-cara lain yang demokratis dan transparan / terbuka.
c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan kriteria/persyaratan tersebut.
d. Mengumumkan nama-nama calon terpilih kepada masyarakat.
e. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota BAS.
f. Menyampaikan nama-nama pengurus dan anggota BAS kepada: Menteri Pendidikan Nasional untuk untuk BAS-Nasional, Gubernur untuk BAS Provinsi, Bupati/Walikota untuk BAS Kabupaten/Kota, untuk ditetapkan.
2. Penetapan BAS
Calon anggota dan pengurus BAS yang telah terpilih kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (BAS-Nasional), Surat Keputusan Gubemur (BAS Provinsi), dan Surat Keputusan Bupati/Walikota (BAS Kabupaten/Kota), yang selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Setelah pengurus dan anggota BAS ditetapkan oleh masing-masing unit Pemerintahan tersebut, maka panitia persiapan dinyatakan selesai tugasnya dan dibubarkan.
3. Prinsip-Prinsip Pembentukan
Pembentukan BAS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Yang dimaksud dengan transparan adalah BAS harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.
Adapun akuntabel berarti bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya dan penggunaan dana kepanitiaan. Sedangkan demokratis berarti bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak berjalan mulus, maka pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
Akreditasi sekolah merupakan salah satu upaya untuk memajukan pendidikan. Disadari bahwa akreditasi sekolah memang perlu, tetapi BAS tidak pernah mengasumsikan bahwa segalanya cukup dengan akreditasi sekolah. Tentu saja alasannya jelas yaitu, kompleksitas sekolah tidak bisa serta merta hanya diupayakan dan dikontrol dengan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah, utamanya standar akreditasi, secara sendirian tidak mampu memecahkan segala tekanan masyarakat, isu sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, tuntutan globalisasi, tuntutan otonomi, dan sebagainya, yang berpengaruh kepala sekolah. Keungulan sekolah memerlukan lebih dari sekedar standar akreditasi kerena keunggulan kualitas lebih besar dari pada penjumlahan seluruh butir standar akreditasi.
Itulah sebabnya, standar akreditasi yang dipersiapkan untuk masa depan yang belum diketahui itu memiliki keluwesan, keinovasian, dan daya tanggap yang tinggi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi. Dengan kesadaran semacam ini, Buku Pedoman Akreditasi Sekolah ini terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penyempumaan.

Tidak ada komentar:

Loading...

Exchange Link